Gak Sanggup Bayar Pajak Langsung Dipenjara⁉️ - Bhima Yudhistira Adhinegara

CERITA UNTUNGS

2,272 views • yesterday Save 29 min 5 min read

Video Summary

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola keuangan negara, terutama terkait kebijakan pajak yang agresif dan utang publik yang membengkak. Penggantian Menteri Keuangan mendadak menimbulkan pertanyaan tentang arah kebijakan fiskal ke depan, dengan fokus pada negosiasi utang dan keseimbangan antara program ambisius presiden dan keberlanjutan APBN.

Pengusaha kecil merasa terbebani oleh pajak yang dianggap tidak adil, sementara konglomerat besar mulai mengalihkan investasi ke luar negeri karena merasa Indonesia kurang aman. Kebijakan seperti "Patriot Bond" dan penagihan pajak yang agresif, termasuk potensi penahanan badan bagi yang tidak mampu membayar, menimbulkan kekhawatiran. Di sisi lain, utang negara yang mencapai Rp10.290 triliun menuntut keahlian dalam negosiasi dengan kreditur internasional, sebuah area di mana menteri keuangan yang baru diharapkan memiliki keunggulan.

Short Highlights

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan negara, termasuk kebijakan pajak yang agresif dan utang publik yang membengkak.
Penggantian Menteri Keuangan mendadak menimbulkan pertanyaan tentang arah kebijakan fiskal ke depan.
Pengusaha kecil merasa terbebani oleh pajak yang dianggap tidak adil, sementara konglomerat besar mengalihkan investasi ke luar negeri.
Kebijakan seperti "Patriot Bond" dan penagihan pajak yang agresif menimbulkan kekhawatiran.
Utang negara yang mencapai Rp10.290 triliun menuntut keahlian dalam negosiasi dengan kreditur internasional.
Menteri Keuangan baru diharapkan dapat menyeimbangkan program ambisius presiden dengan keberlanjutan APBN.
Ada harapan agar menteri keuangan baru lebih berani menolak program ambisius yang merugikan pembayar pajak dan memprioritaskan penanganan bencana.

Key Details

Pidana Pajak dan Ketidakpercayaan Investor [00:00:00]

Penahanan badan dapat diberlakukan bagi yang tidak mampu membayar pajak, menimbulkan kekhawatiran tentang penegakan hukum pidana pajak.
Beberapa konglomerat Indonesia dikabarkan mulai mengalihkan investasi ke Vietnam dan Malaysia karena merasa Indonesia kurang aman untuk berinvestasi.

"Ada indikasi beberapa konglomerat di Indonesia Kita sebutlah oligarki, dia konglomerat dan lain-lain gitu ya Orang super kaya Yang udah mulai investasi ke Vietnam, ke Malaysia Dan dia udah nggak tertarik lagi untuk investasi di Indonesia"

Pengusaha Kecil Terbebani Pajak [00:02:00]

Pengusaha kecil merasa berat untuk patuh membayar pajak karena modal yang terbatas dan usaha yang belum tentu untung.
Ada anggapan bahwa pemerintah hanya ikut menikmati saat pengusaha untung, tetapi tidak ikut menanggung kerugian.

"Makanya kadang-kadang pengusaha pajak yang Aduh Mikir dua kali nih Untuk kemudian patuh Gitu kan Tapi kalau nggak lakukan Kena Masuk pidana pajak Bisa masuk pidana pajak Bisa masuk pidana pajak"

Rasio Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi [00:04:00]

Pajak seharusnya tidak dijadikan instrumen utama pendapatan negara; fokus seharusnya pada pembesaran kue ekonomi.
UMKM perlu dibiarkan berkembang terlebih dahulu sebelum dikenakan pajak secara penuh.

"Pajak ini Ini jangan dijadikan Sebagai instrumen utama Untuk pendapatan negara Kenapa? Karena Rasio pajak itu Kalau dalam ekonomi itu kan Penerimaan Dibandingkan kue ekonomi Gimana caranya Mengbesarkan pajak Kue ekonominya dibesarin Ekonominya dibesarin kan?"

Ketidakadilan Pajak dan Lolosnya Pengusaha Besar [00:06:00]

Orang yang tidak punya pekerjaan pun bisa terkena PPN melalui pembelian barang konsumsi.
Pendapatan yang rendah di Indonesia justru memiliki porsi pengeluaran yang lebih besar untuk pajak.

"Orang gak punya kerjaannya Dia memang gak bayar pajak penghasilan Dari gaji Tapi makanannya Bajunya Semuanya kena PPN Gak ada pengecualian"

Manipulasi Pajak dan Lobi [00:08:00]

Ada praktik di mana pengusaha besar di sektor sumber daya alam dapat melobi atau menyuap petugas pajak agar lolos dari pidana pajak.
Hal ini menciptakan ketidakadilan dibandingkan dengan UMKM yang didatangi petugas pajak.

"Kalau yang udah bener-bener dia konglomerasi Gede nih Di sektor sumber daya alam tadi tuh Beda tuh lobbynya kan Ini pak Saya biar gak masuk pidana pajak Boleh lah Nyogok Nyuap Dan lain-lain Itu prakteknya"

Kebijakan Agresif dan "Patriot Bond" [00:10:00]

Kebijakan agresif yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi berpotensi berbenturan dengan kepentingan kelompok tertentu.
Pengusaha yang dianggap tidak loyal atau mendanai oposisi politik ditawari "Patriot Bond" dengan bunga rendah atau kontribusi lain seperti pajak dan konsesi lahan.

"Pengusaha Yang dia dianggap sebagai Bukan loyalis Atau bahkan mendanai Oposan Politik, pada waktu pemilu 2024 Itu punya Dua pilihan Pilihan yang pertama adalah Beli yang namanya patriot bond"

Pengalihan Investasi dan Kepercayaan Investor [00:12:00]

Konglomerat super kaya mulai berinvestasi di luar Indonesia karena menganggap negara ini kurang aman, termasuk karena kebijakan pajak.
Kontroversi seputar rencana transfer Rp120 triliun dari Danareksa ke Kementerian Keuangan menimbulkan kekhawatiran bagi investor asing.

"Ada indikasi Beberapa konglomerat Di Indonesia Ya Kita sebut lah Oligarki, dia konglomerat Dan lain-lain itu ya Orang super kaya Yang udah mulai investasi Ke Vietnam Ke Malaysia Dan dia udah Gak tertarik lagi Untuk investasi di Indonesia"

Tantangan Menteri Keuangan Baru [00:14:00]

Menteri Keuangan baru, Suahasil Nazara, diharapkan mampu meyakinkan investor dan mengelola utang negara yang besar.
Ada harapan agar menteri keuangan baru lebih berani menolak program ambisius presiden jika merugikan pembayar pajak dan memprioritaskan penanganan bencana serta menjaga APBN.

"Satu Pak Ini gak saatnya Bapak menjadi mindfulness Tapi harus lebih berani Untuk bilang enggak Pada program-program Ambisius Presiden Kalau itu merugikan Kepentingan Pembayar pajak Kepentingan kelas menengah Masyarakat Kedua Pak Sekarang ini Urgensinya adalah Soal penanganan bencana BNPB Basa Arnas BMKG Itu butuh anggaran Pemda juga butuh anggaran Itu prioritas"