Harga Pangan Naik Karena MBG⁉️Menko Zulhas Bongkar Mafia Di Balik Mahalnya Harga Beras & Telur‼️

kasisolusi

351 views • 3 days ago Save 75 min 3 min read

Video Summary

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, membahas berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat desa. Fokus utama adalah pada swasembada pangan, di mana Indonesia berencana menghentikan impor beras pada tahun 2025 dan mencapai surplus 4,2 juta ton. Kebijakan ini mencakup penetapan harga gabah yang menguntungkan petani, penyederhanaan regulasi pupuk, dan intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga ikan demi kesejahteraan nelayan.

Pemerintah juga berupaya mengatasi masalah sampah perkotaan melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik dan bahan bakar, dengan target penyelesaian pada tahun 2028. Selain itu, diluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah untuk mendistribusikan bantuan, menyalurkan pupuk, dan menggerakkan ekonomi desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian masyarakat, serta mengembalikan kedaulatan pangan dan ekonomi bangsa.

Short Highlights

Indonesia targetkan surplus beras 4,2 juta ton pada 2025 dengan menghentikan impor.
Kebijakan baru untuk nelayan dan petani, termasuk penetapan harga gabah Rp6.500/kg.
Program pengelolaan sampah menjadi energi dan bahan bakar ditargetkan selesai 2028.
Koperasi Desa Merah Putih diluncurkan untuk menggerakkan ekonomi desa dan distribusi bantuan.

Key Details

Swasembada Pangan [0:00]

Target swasembada beras pada 2024 dan 2025, menghentikan impor 4,5 juta ton.
Pada 2025, Indonesia diproyeksikan surplus 4,2 juta ton beras.
Kebijakan ini diharapkan menguntungkan petani Indonesia.

Maka kita tidak ada boleh ditawar Kita harus suasembada beras

Harga Gabah dan Pupuk [0:48]

Menekankan pentingnya harga gabah di atas Rp6.500/kg untuk petani.
Mengatasi masalah rumitnya regulasi pupuk yang menghambat petani.
Menyederhanakan 145 aturan menjadi 3 aturan untuk kemudahan akses pupuk.

Tolong ya Kapolres Kapolsek, Kapolda Kalau ada harga gabah masih di bawah 6.500 Coba diperhatikan Di cek apa yang terjadi

Pengelolaan Sampah [1:34]

Target penyelesaian masalah sampah Bantar Gebang pada 2028.
Mengatasi regulasi rumit yang menghambat pengelolaan sampah menjadi listrik selama 11 tahun.
Rencana pembangunan fasilitas pengelolaan sampah di 24 kota besar.

2028 akan kita beresin Wah gitu Nanti panggil lagi podcast saya 2028 Kalau gak selesai Tanya saya

Kedaulatan Pangan dan Ekonomi [2:30]

Ketergantungan pada impor untuk gula, jagung, gandum, teh, dan garam.
Impor beras 4,5 juta ton pada 2024 menguntungkan petani Thailand.
Swasembada pangan dianggap sebagai kehormatan dan kedaulatan bangsa.

Maka kita tidak ada Boleh ditawar Kita harus Suasambada Beras

Kesejahteraan Nelayan [10:05]

Nilai tukar nelayan yang rendah (103) dibandingkan petani (127).
Intervensi pemerintah diperlukan untuk menstabilkan harga ikan.
Pembangunan kampung nelayan terpadu dengan fasilitas lelang, pabrik es, dan cold storage.

Nelayan kita ini rajin Iya Dia pergi ke laut dong Iya Ambil ikan banyak Sampai di darat Ikannya kan dijual Jual Jual Datang yang beli kan

Koperasi Desa Merah Putih [16:00]

Program untuk menggerakkan ekonomi desa dan mendistribusikan bantuan pemerintah.
Koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah dan penyalur bantuan.
Tujuannya untuk memotong rantai pasok yang panjang dan menguntungkan petani.

Indonesia itu Akan maju Kalau setiap daerahnya itu Maju

Program Makan Bergizi (MBG) [21:00]

Program untuk memberi makan anak-anak dan ibu hamil agar tercukupi gizinya.
Mengatasi masalah keterlambatan dan manajemen yang buruk dalam pelaksanaan.
Target penyelesaian dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Maka harus Beri makan bergizi Itu dulu Ya kan Semua anak-anak Indonesia Mulai ibu hamil Balita Orang ibu menyusui Anak TK SD SMP Kasih makan Yang gak bisa Punya makan yang baik

Perbankan dan Sumber Daya Alam [13:30]

Mengkritik konsep pasar bebas yang menguntungkan pihak kuat dan beruang.
Upaya mengembalikan pengelolaan sumber daya alam sesuai Pasal 33 UUD 1945.
Perubahan sistem perbankan agar lebih berpihak pada UMKM.

Pasal 33 Kekayaan alam itu Pemilik negara Harus dikuasai negara Dipergunakan untuk Sebesar-besar kemampuan rakyat