DEMO RUNTUHKAN DPR, PASHA UNGU MENJAWAB KENAPA DPR BERJOGET . (FERRY IRWANDI-PASHA)

Kenaikan Tunjangan DPR dan Isu Rp3 Juta [00:00]

• Muncul isu mengenai kenaikan tunjangan kehormatan untuk anggota dewan.
• Terdapat narasi tentang tunjangan sebesar Rp3 juta per hari, yang kemudian diklarifikasi oleh salah satu anggota DPR.
• Anggota DPR tersebut menyatakan bahwa belum ada kenaikan tunjangan di tahun ini dan ia sendiri belum mendapatkan angka tersebut.
• Tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, dan tunjangan rumah jabatan (kontrakan) sudah ada sejak awal dilantik dan berlaku sejak lama.
• Isu Rp3 juta per hari disalahartikan sebagai pendapatan harian, padahal angka tersebut berasal dari perbandingan jumlah total tunjangan rumah dengan jumlah hari kerja.

Karena sudah ada ditunjangin loh jadi jangan nuntut lagi anggota dewan yang terhormat udah dikasih gitu-gituah

Kontroversi Joget di Acara MPR [00:34]

• Muncul tuduhan dan persepsi negatif terhadap anggota DPR, termasuk tuduhan sebagai buzzer dan pengalihan isu.
• Ada kejadian di mana anggota dewan terlihat joget saat acara di MPR, yang kemudian dikemas secara negatif oleh publik.
• Penjelasan diberikan bahwa joget tersebut adalah spontanitas karena ada musik yang diputar dari adik-adik Universitas Pertahanan yang membawakan lagu nasional dan hiburan.
• Tindakan joget tersebut dilakukan bersama lintas partai, bukan mewakili satu partai tertentu.
• Joget tersebut dianggap sebagai ekspresi kegembiraan atas pidato kenegaraan Presiden yang dianggap luar biasa dan memuat banyak capaian program.

Murni hanya karena gembira. Jadi kalau dikatakan anggota DPR itu tidak bekerja apalagi dibubarkan jangan. Artinya bekerja dah dengan lebih baik.

Keresahan Masyarakat dan Tanggapan Pejabat Publik [01:18]

• Masyarakat merasa resah dan kecewa melihat anggota dewan joget di tengah isu-isu krusial dan problematika yang dihadapi masyarakat.
• Keresahan ini memicu komentar negatif dan bahkan desakan untuk membubarkan DPR.
• Tanggapan dari pejabat publik yang dianggap merendahkan masyarakat yang ingin membubarkan DPR (misalnya, dianggap "orang tol dan bodoh") semakin memperburuk situasi.
• Muncul pertanyaan mengenai bagaimana seharusnya kritik masyarakat direspons.

Malah direspon itu lebih bikin kesal lagi masyarakat adalah oh orang tol dan bodoh nih yang mau bubarin DPR gitu.

Pidato Presiden dan Capaian Pemerintah [09:40]

• Pidato kenegaraan Presiden dianggap sangat paripurna oleh beberapa anggota DPR, yang merangkum 10 bulan kinerja yang luar biasa.
• Capaian yang disorot antara lain:
  • Hilirisasi Pangan dan Koperasi: Potensi ekonomi terbangun di desa-desa dan kampung-kampung yang sebelumnya terpinggirkan.
  • Makanan Bergizi Gratis: Program ini terus diupayakan menuju target yang disampaikan Presiden, bahkan hingga Rp80 juta di masa depan.
  • Penegakan Hukum: Ada bukti bahwa penegakan hukum mulai tajam, termasuk tertangkapnya pihak-pihak yang terkait dengan pelanggaran.
  • Dampak Fiskal: Upaya penegakan hukum juga berdampak positif pada perbaikan fiskal negara, seperti penanganan tambang ilegal dan korupsi.
• Pidato tersebut secara keseluruhan dianggap positif dan membangun harapan.

Beliau bicara tentang soal hilirisasi, Pak. Hari ini kita tahu, Bang Densu, rata-rata kalau kita bicara potensi ekonomi selalu mulainya dari kota. Nah, melalui lirisasi pangan, melalui koperasi, artinya ada potensi ekonomi yang terbangun tumbuh di pojok-pojok desa.

Isu Kenaikan Pajak di Pati [19:53]

• Kenaikan pajak di Pati sebesar 250% menjadi salah satu pemicu kemarahan masyarakat selain isu joget.
• Kenaikan pajak ini dinilai sangat tinggi dan tidak serta-merta, menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat di bawah.
• Penjelasan mengenai PBBP2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) diberikan, di mana kenaikan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) sebesar 250% justru dikenakan potongan tarif pungutan yang lebih kecil.
• Angka 250% yang muncul di publik ternyata adalah persentase kenaikan NJOP, bukan tarif pajak yang dikenakan.
• Regulasi penyesuaian pajak seperti ini sering terjadi di daerah, dan ada daerah lain dengan kenaikan NJOP yang lebih fantastis.

Jadi, Pak Densu, kan daerah negara itu kan bisa bergerak dasarnya kan dari pendapatan kita. Tapi enggak 250% Bapak kan tidak semua daerah punya pendapatan yang baik seperti daerah-daerah yang lain.

Pentingnya Empati dan Komunikasi Publik Pejabat [25:26]

• Komunikasi publik oleh pejabat pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif, dinilai sebagai "PR" besar yang perlu diperbaiki.
• Pejabat publik dianggap kurang empati, bahkan cenderung tidak memiliki empati dalam merespons masyarakat.
• Komunikasi yang salah atau kurang tepat dapat memicu masalah yang lebih besar, seperti yang terjadi pada program pelonggaran TKDN.
• Pejabat seharusnya tidak hanya pandai berbicara (public speaking), tetapi juga harus pandai mendengarkan, memiliki telinga yang tidak tipis, dan menunjukkan kepedulian.

Tapi satu lagi yang harus bagus pendengarannya sih. Kupingnya terlalu tipis kadang dan akhirnya tipisnya kuping itu menghasilkan masalah yang lebih besar lagi.

Peran dan Kinerja DPR [27:14]

• DPR secara umum tidak pernah menjadi lembaga yang disukai sejak era reformasi, namun ada keinginan untuk menjadi DPR yang disukai di periode ini.
• DPR banyak bekerja, meskipun pola kerjanya berbeda dengan eksekutif (tidak terpaku jam 9-5).
• Contoh kerja DPR yang disebutkan adalah penyelesaian RUU Haji hingga larut malam, yang berujung pada penetapan kuota haji.
• DPR berupaya mencari solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, seperti antrean haji yang panjang.
• Penting untuk tidak menganggap anggota DPR tidak bekerja, karena semua program pemerintah memerlukan pengesahan DPR.

DPR ini banyak kok yang kerja kok. Banyak kok. Memang pola kerjanya tidak sama dengan pemerintah.

Solusi Mengatasi Keresahan Masyarakat dan Peran DPR [35:14]

• Solusi utama adalah anggota dewan seharusnya menciptakan situasi di mana mereka tidak perlu didemo, yaitu dengan bekerja dengan baik dan transparan.
• Komunikasi yang baik dan efektif diperlukan untuk menyampaikan kinerja DPR kepada masyarakat.
• Jika ada keresahan dari masyarakat, pihak DPR perlu meresponsnya dengan empati untuk menunjukkan bahwa aspirasi mereka didengar.
• DPR sebagai representasi masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan dan membantu masyarakat, yang penting untuk legitimasi dan kepercayaan publik.
• DPR harus menjaga diri dari sikap anarkis dan memastikan keamanan di area mereka, namun respons terhadap demonstrasi harus cepat dan tepat.

Anggota dewan kita atau legislatif kita seharusnya membuat situasi di mana mereka enggak didemo. Nah, itu kan sebenarnya lebih simpel. Kalau emang mereka bekerja, aku sor ngomong bangun, tapi kalau emang orang bekerja dengan baik badan lag bilang enggak bekerja, tapi kalau performanya sudah bagus jangankan untuk di pasti pasti enggak didemo dong kecuali ada kepentingan lain ya.

Pentingnya Minta Maaf dan Pengakuan Kesalahan [49:42]

• Meminta maaf meskipun berat dilakukan, dapat meredakan masalah dan mencegah kesalahan yang lebih besar.
• Setiap orang pernah melakukan kesalahan, namun yang terpenting adalah kesadaran untuk mengakuinya.
• Pengakuan kesalahan dan niat untuk menjadi lebih baik adalah representasi yang seharusnya ada pada setiap individu, termasuk pejabat publik.

Mungkin berat dilakukan, tapi minta maaf itu enggak akan menyakiti siapapun. Kadang orang terlalu berat untuk melakukan itu dan akhirnya melakukan kesalahan yang lebih besar. Setiap orang pernah salah. Masalahnya satu, apakah setiap orang pernah ngerasa dia salah? Sebenarnya sesimpel sesuatu itu bisa sangat reda ya. Oke, gua salah di sini gua maaf gua bakal lebih baik. Itu kan representasi kita seharusnya seperti itu.