Jualan Online Bisa Bangkrut Gara-Gara Sistem COD⁉️ Bongkar Masalah yang Sering Bikin Seller Rugi

Penipuan Melalui Jasa Ekspedisi [0:09]

• Penipu menyamar sebagai kurir ekspedisi dan menawarkan link phising kepada konsumen.
• Konsumen tertipu dan rekeningnya tersedot, bahkan sampai berhutang ke pinjaman online.
• BPKN menerima banyak aduan terkait modus penipuan ini.

  "Nah ini dari sini Bang, dari jasa ekspedisi Itu banyak sekali temuan yang kami terima, yang mengadukan kami seperti itu"

Aturan Baku Pelaku Usaha yang Merugikan [1:17]

• Pelaku usaha menetapkan aturan "barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan".
• BPKN mengawal dan menyelesaikan aduan terkait aturan baku yang merugikan konsumen.
• Tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang hilang atau rusak saat parkir atau pengiriman.

  "Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar dari kembalikan Kalau nggak cocok, gimana? Itu nggak boleh aturan baku seperti itu"

Perjuangan Penambahan Wewenang BPKN [2:01]

• BPKN berupaya agar diberi kewenangan untuk menangani pengaduan dan mengawasi pelaku usaha.
• Upaya diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk mengubah undang-undang.
• Kritik dari netizen mengenai tindak lanjut aduan konsumen.

  "Karena BPKN itu nggak ada wewenang untuk menangani pengaduan dan mengawasi tindak pelaku usaha terhadap konsumen"

Dampak Bencana Asap Terhadap Penerbangan [3:15]

• 1673 penerbangan mengalami delay dan dibatalkan sejak Agustus akibat bencana asap (karhutla).
• Konsumen terdampak pembatalan tiket dan kompensasi.
• BPKN akan mengawal proses refund dan klarifikasi.

  "Tahunya ujung-ujungnya adalah 1673 penerbangan delay dan dibatalkan sejak Agustus imbas karhutla"

Sengketa Konsumen di Sektor Jasa Keuangan [4:40]

• Sengketa konsumen terkait jasa keuangan dialihkan ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAP SSJK) di bawah OJK.
• BPKN tetap menerima aduan, namun akan mengoperkannya ke OJK jika terkait jasa keuangan.

  "pretensi konsumen sektor jasa keuangan itu ada di mereka Ada di OJK"

Penanganan Aduan Pembatalan Penerbangan [5:31]

• BPKN tetap menerima dan memproses aduan konsumen terkait pembatalan penerbangan akibat force majeure (misalnya karhutla).
• Proses klarifikasi dengan pelaku usaha dan otoritas bandara.

  "Kalau yang kita kejar Atau kita fasilitasi itu kan Adalah yang Kesalahan atau kealpaan dari manajemen Nah kalau Karhutlah ini Imbas dari Karhutlah penerbangan ini Adalah first major"

Penipuan Sistem Perdagangan Online dan Ekspedisi [8:43]

• Banyak seller marketplace dirugikan akibat buruknya penanganan retur oleh ekspedisi.
• Paket gagal COD tidak kembali ke seller, dibawa kabur oknum kurir atau hilang.
• Paket menumpuk di gudang tanpa kepastian pengiriman kembali ke seller.

  "Banyak paket gagal COD Yang gak sampai lagi ke seller Oh jadi COD Tapi konsumennya Ah gak cocok nih Harusnya dibalikin ke seller ya Tapi malah diapain tuh Dibawa kabur"

Modus Penipuan Phising via Kurir [9:47]

• Kurir menawarkan link phising kepada konsumen yang barangnya tertahan.
• Link tersebut menyedot isi rekening konsumen.
• BPKN menerima banyak aduan dan sedang mengklarifikasi pelaku usaha.

  "Barang Anda itu tertahan Karena barang tertahan, Anda harus mentransfer sekian ke rekening ini Atau dikirimkanlah link"

Edukasi dan Komunikasi dengan E-commerce [11:49]

• BPKN mendatangi IDEA (Organisasi Penghimpun E-commerce) untuk membahas masalah call center.
• Keluhan konsumen terkait keterlambatan respon dan pembatalan otomatis oleh sistem.
• Permintaan agar platform e-commerce memiliki call center yang responsif.

  "Minta tolong Agar Platform-platform itu Memiliki nomor Call center Yang benar-benar Bisa dihubungi gitu Jangan kita Chat sekarang Balasnya 2 minggu lagi"

Proses Pelaporan Aduan ke BPKN [14:07]

• Konsumen harus melakukan penyelesaian terlebih dahulu dengan platform sebelum melapor ke BPKN.
• Cara pelaporan: telepon call center BPKN (08153153153), website, media sosial, atau datang langsung.
• BPKN akan memanggil pelaku usaha untuk mediasi.

  "Sebelum ke BPKN Konsumen tuh harus Melakukan penyelesaian dulu Dengan platform Yang dimaksud Kalau buntu Tidak menemukan jalan Baru lapor ke kita"

Sektor Prioritas Perlindungan Konsumen [16:20]

• Terdapat 11 sektor prioritas perlindungan konsumen, termasuk air, jasa keuangan, pariwisata, logistik, perhubungan, dan listrik.
• BPKN juga menangani sektor lain di luar prioritas, seperti pendidikan.

  "Itu ada 11 sektor Yang jadi fokus dari Perlindungan konsumen Ada keumahan air sanitasi Jasa keuangan Pariwisata ekonomi kreatif"

Kasus Pendidikan dan Perumahan [17:15]

• Contoh kasus pendidikan: ibu yang meminta pengembalian dana sekolah anak disabilitas yang meninggal.
• Contoh kasus perumahan: pembangunan apartemen LRT City yang tertunda.
• BPKN memediasi dan meminta keringanan dari perbankan untuk konsumen.

  "Baru sekolahnya itu Mau balikin Ke kita Kebalikin ke orang tuanya Balik itu 100% Sisanya?"

Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Perubahan UU [20:47]

• BPKN menegaskan tanggung jawab PO bus terhadap barang hilang dan aturan baku yang merugikan konsumen.
• Perjuangan BPKN untuk merevisi UU Perlindungan Konsumen yang dianggap sudah usang.
• Harapan agar UU baru memberikan hak pengawasan dan penanganan aduan.

  "Karena keamanan, Kenyamanan konsumen Tanggung jawab Orang yang narik biaya Kan udah bayar, bayar apa berarti?"

Upaya Hukum dan Pemulihan Kerugian Konsumen [24:01]

• BPKN mengadvokasi penerapan pasal pidana tambahan berupa ganti rugi dalam UU Perlindungan Konsumen.
• Contoh kasus First Travel, di mana uang konsumen tidak kembali karena penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.
• BPKN mendorong hakim untuk menggunakan pasal ganti rugi agar hak konsumen terlindungi.

  "Padahal di Undang-Undang 8 itu ada tuh pasal itu Pidana tambahan berupa ganti rugi"

Kasus Mekarta dan LRT City [27:07]

• BPKN mengingatkan developer apartemen LRT City agar tidak terulang kasus Mekarta Jilid 2.
• Kasus Mekarta belum selesai, banyak konsumen belum menerima unit.
• BPKN mencoba menengahi kasus LRT City yang pembangunannya tertunda karena masalah cash flow developer.

  "Jangan sampai ada Mekarta Jilid 2"

Kinerja dan Capaian BPKN [33:44]

• BPKN telah memulihkan kerugian konsumen senilai Rp 8 miliar hingga Oktober 2023.
• Upaya pemulihan dilakukan meskipun BPKN belum memiliki wewenang penuh untuk menangani aduan.
• BPKN berharap RUU Perlindungan Konsumen segera disahkan untuk meningkatkan kinerja.

  "Modal surat dari kita Surat Mediasi Pertama para pihak Itu kita bisa Apalagi kalau misalnya kita dikasih Penanganan aduan Itu mungkin bisa lebih masif lagi"