WAPRES MUNDUR.. ADA YANG MENCOBA MAKAR⁉️MAHFUD MD BICARA‼️

Deddy Corbuzier

4,473,519 views • 4 days ago Save 44 min 4 min read

Video Summary

Mahfud MD secara terbuka menyatakan keyakinannya bahwa Wakil Presiden harus diganti, dengan estimasi probabilitas di atas 60% karena hambatan konstitusional yang fatal. Ia merujuk pada putusan Mahkamah Agung yang mengukuhkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai notewerfetan—fakta hukum yang tidak terbantahkan—mengenai ketidakabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka. Menurut Mahfud, kondisi ini menciptakan kebuntuan hukum yang menuntut tindakan politik tegas dari DPR untuk mencegah ketidakstabilan politik yang berkelanjutan.

Selain isu suksesi, Mahfud menyoroti skandal penyadapan terhadap Presiden sebagai tindakan makar yang serius. Ia menolak keras dalih "melindungi presiden" sebagai alasan penyadapan, menyebutnya sebagai logika yang tidak masuk akal dan konyol. Mahfud mendesak agar kasus ini dibongkar hingga ke end user atau aktor intelektual di balik persekongkolan tersebut, bukan sekadar berhenti pada pelaku lapangan, demi memulihkan integritas institusi negara dan kepercayaan publik.

Short Highlights

Mahfud MD meyakini posisi Wakil Presiden harus diganti karena alasan konstitusional.
Putusan MA menetapkan ketidakabsahan ijazah Gibran sebagai fakta hukum yang tidak bisa diperdebatkan.
DPR memiliki wewenang politik untuk menyikapi pelanggaran konstitusi ini.
Penyadapan terhadap Presiden dikategorikan sebagai tindakan makar.
Alasan "melindungi presiden" melalui penyadapan dianggap sebagai logika yang tidak masuk akal.
Kasus penyadapan harus dibongkar hingga ke aktor intelektual, bukan hanya pelaku lapangan.
Stabilitas politik nasional bergantung pada keberanian negara dalam menegakkan hukum secara jujur.

Key Details

Urgensi Pergantian Wakil Presiden [08:34]

Mahfud MD meyakini peluang pergantian Wakil Presiden mencapai lebih dari 60%.
Secara yuridis dan konstitusional, posisi tersebut dianggap sudah tidak mungkin dipertahankan.
Saya meyakini lebih dari 60% akan ganti. Lebih dari 60%? Lebih dari 60% keyakinan saya ini akan ganti.

Putusan MA sebagai Fakta Hukum [09:12]

Putusan Mahkamah Agung mengukuhkan putusan MK sebagai notewerfetan atau fakta yang tidak bisa diperdebatkan.
Putusan tersebut menegaskan bahwa surat keterangan yang digunakan tidak memenuhi syarat ijazah.
Sudah ibarat matahari terbit dari timur, enggak usah bilang itu dari selatan. Sudah pokoknya ya itu. Itu namanya notewerfetan.

Mekanisme Politik di DPR [10:45]

Jalur pengadilan sudah tertutup, sehingga penyelesaian harus melalui mekanisme politik di DPR.
DPR memiliki opsi untuk menyatakan sikap atas pelanggaran konstitusi yang terjadi.
Hukum tata negaranya, hukum politiknya itu mengatakan presiden kalau dianggap tidak memenuhi syarat dapat dimaksudkan.

Dampak Ketidakpastian Politik [12:30]

Jika tidak ada tindakan politik, Indonesia akan menghadapi kontroversi berkelanjutan.
Pemerintah akan sulit bekerja secara efektif karena ketidakstabilan politik.
Akan terjadi kontroversi yang berkelanjutan dan pemerintah tidak akan bisa bekerja.

Opsi Pengunduran Diri [14:45]

Cara paling arif dan cepat adalah dengan pengunduran diri sukarela.
Jika tidak, proses hukum politik melalui DPR dapat dipercepat sesuai aturan yang ada.
Kalau dia mau bertarung kan menang waktu itu. Semua ada di belakang dia. Iya kan. Nah, kalau mau cepat dan arif ya sudah saya mundur.

Pelanggaran Penyetaraan Ijazah [16:45]

Mahfud menyoroti bahwa dokumen yang diserahkan bukan ijazah, melainkan daftar hadir atau presensi.
Ia mengusulkan agar pihak terkait, termasuk KPU dan Dikdasmen, dipidanakan atas dugaan pelanggaran.
Yang membuat dihukum, yang menikmati. Yang membuat bisa pidana nggak? Bisa, makanya saya usul dipidanakan.

Makar Melalui Penyadapan [21:45]

Penyadapan terhadap Presiden dikategorikan sebagai delik formal makar.
Polisi telah mengelompokkan hasil sadapan yang mengarah pada tindakan sabotase dan spionase.
Makar melalui penyadapan ini adalah delik formal. Delik formal itu artinya jika perbuatan sudah dilakukan, meskipun tujuannya belum tercapek, itu dianggap sudah mulai.

Logika Konyol Pelindungan Presiden [24:30]

Mahfud menolak dalih bahwa penyadapan dilakukan untuk melindungi Presiden.
Tindakan menyadap tanpa sepengetahuan Presiden dianggap tidak logis dan membahayakan simbol negara.
Masa mau menyelamatkan presiden, nyadap presiden. Bilang aja ke presiden. Pak, minta izin ya. Bapak, nomernya saya sadap khusus untuk ini.

Peran Kepolisian [27:30]

Mahfud mengapresiasi keberanian Kapolri saat ini dalam mengungkap kasus penyadapan.
Ia menekankan bahwa polisi mampu bekerja profesional jika tidak diintervensi oleh kepentingan politik.
Polisi itu kan biasanya sulit kalau mengungkap misalnya backing-backingan tambang apa gitu itu biasanya selamat. Tapi kalau dalam hal-hal yang teknologi kriminal umum polisi kita itu nampaknya sulit ada tandingnya di dunia.

Harapan Penegakan Hukum [32:15]

Mahfud berharap kasus ini dibongkar hingga ke end user atau aktor utama.
Pembersihan institusi negara diperlukan meskipun akan menimbulkan guncangan kecil demi kebaikan jangka panjang.
Kalau dibongkar abis-abisan kalau bagi saya itu malah bagus gitu tapi kan setiap orang setiap pemerintah kan punya batasan-batasan.